Sukseskan Pilkades, DPMD Serap Aspirasi Lewat FGD

PANGKEP - Pemilihan kepala desa serentak(Pilkades) di Pangkep tidak lama lagi akan dilaksanakan.

Pilkades serentak yang akan dilaksanakan pada 31 desa se kabupaten Pangkep, rencana digelar bulan Novemper 2022. 

Baca juga: Jelang Pilkades, Camat Tondong Tallasa Bersama Tiga Pilar Hadiri Pelantikan PPKD Desa Malaka

Sebelum memasuki tahapan, Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa(DPMD) melaksanakan forum grup discussion(FGD) dengan tema penyelarasan regulasi Pilkades yang aman dan bebas Covid-19.

FGD menghadirkan pakar hukum Universitas Hasanuddin(Unhas) Prof Anwar Borahima serta Kepala DPMD Djajang selaku pembicara, serta dihadiri wakil bupati Syahban Sammana, Forkopimda, Ormas, Organisasi Kemahasiswaan, organisasi perempuan, Kepala desa, BPD dan pendamping desa berlangsung di ruang pola kantor Bupati Pangkep, Rabu(7/9/22).

Baca juga: Camat Bungoro Pantau Tanam Cabe di Desa Biringere, Bupati Muhammad Yusran Minta Beri Motivasi Kaum Millenial Pangkep Terjun ke Sektor Pertanian

Kepala DPMD Pangkep, Djajang mengatakan, melalui FGD ini semua komponen dapat melihat regulasi yang ada. Khususnya isi peraturan bupati(Perbup) serta dapat mengoreksinya.

"Sehingga Perbup yang lahir nantinya adalah buah fikir kita semua sesuai regulasi yang ada, sehingga gesekan-gesekan atau multi tafsir tidak terjadi pada pelaksana Pilkades. Dengan demikian Pilkades dapat berjalan lancar, "katanya.

Baca juga: Menuju Patallassang Hebat, Kades Suryadi Siap Lahirkan Prestasi

Sekretaris DPMD Pangkep Zulfadli menambahkan, dari FGD yang digelar diperoleh berbagai masukan. Baik dari pemateri maupun peserta. 

"Baik terkait pelaksanaan uji kompetensi bagi bakal calon, pembobotan pelaksanaan uji kompetensi, penegasan terhadap mekanisme pengaduan ataupun penanganan sengketa Pillkades. Syarat calon bagi anggota TNI/POLRI, dan Pemilih disabilitas dan TPS khusus, "katanya.

Baca juga: Kembangkan Ternak Sapi, Kades Malaka Hamka Beri Bantuan Mesin Peretak Pakan Ternak Sapi

Prof Anwar Borahima mengatakan, secara umum regulasi Pilkades sudah baik. Meski demikian ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti uji kompetensi.

"Uji kompetensi menurut saya sangat tidak tepat, karena jika uji kompetensi bisa menggugurkan orang. Itukan artinya menghilangkan suara rakyat, "katanya.

Baca juga: Bahas Program Kerja , APDESI Pangkep Gelar Penyuluhan Hukum dan Raker

Selain itu lanjutnya, regulasi yang ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada diatasnya.

"Jangan membuat aturan sendiri yang memang tidak ada landasannya, "tambahnya.

Diakhir FGD yang dipandu oleh Gifary Adnan selaku moderator, Forkopimda dan peserta melakukan penandatanganan pernyataan dukungan pelaksanaan Pilkades damai, aman dan bebas covid-19.(Herman Djide)